Sebentar Lagi, Australia Akan Miliki KPK dengan Tingkat Nasional

Sebentar Lagi, Australia Akan Miliki KPK dengan Tingkat Nasional. Pembentukan komisi antikorupsi tingkat federal di Australia semakin terbuka setelah mendapat tambahan dukungan lintasfraksi di parlemen. Undang-undang pembentukannya kemungkinan diajukan sebelum Natal 2018.

Anggota DPR jalur independen Kerryn Phelps yang baru terpilih dari dapil Wentworth yang ditinggalkan mantan PM Malcolm Turnbull, juga menyatakan dukungannya. Hal ini menyebabkan hilangnya dominasi fraksi pemerintah.

Para anggota lintasfraksi menjadikan pembentukan komisi pemberantasan korupsi tingkat federal tersebut sebagai prioritas.

Oposisi Partai Buruh sebelumnya berjanji mengajukan RUU lembaga ini 12 bulan setelah memenangkan pemilu mendatang.

Sedangkan di Senat, mosi yang diajukan Partai Hijau pada Selasa lalu juga mendapatkan dukungan lintasfraksi.

Senat telah meminta DPR melakukan pembahasan mosi serupa begitu masa reses mereka berakhir.
Anggota DPP lintasfraksi Cathy McGowan dan Rebekha Sharkie mengisyaratkan untuk mengajukan RUU serupa pada 26 November mendatang.

Pemerintah sebelumnya menolak pembentukan KPK tingkat federal.

Penelusuran ABC mengungkapkan bahwa mantan PM Turnbull awal tahun ini mengubah pendiriannya atas masalah ini. Bersama Jaksa Agung Christian Porter saat ini, mereka melakukan pengkajian kelembagaan KPK tingkat federal.

Persoalan yang muncul, menyangkut tata-cara pembentukan badan tersebut.

“Ada dua cara, yaitu memperbesar atau mengubah yurisdiksi dan kewenangan serta sumber daya dari lembaga yang sudah ada,” kata Jaksa Agung Porter, merujuk pada Komisi Integritas.

“Atau mencontoh lembaga tingkat negara bagian sehingga membentuk lembaga yang sepenuhnya baru,” imbuhnya.

Jaksa Agung Porter sendiri menyatakan tak memiliki preferensi pendekatan mana yang lebih baik.
Para politisi lintasfraksi menginginkan model kelembagaan yang akan mengambil-alih seluruh tanggung jawab permasalahan korupsi di tingkat federal.

Senator Larissa Waters dari Partai Hijau menegaskan, pemerintah koalisi sangat nekad jika mengabaikan tekenan masyarakat dan mayoritas politisi di parlemen mengenai masalah ini.
Sementara itu Profesor AJ Brown dari Griffith University mengatakan lembaga KPK dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan di tingkat nasional.

“Kita membutuhkan lembaga yang bukan sekadar mencontoh kelebihan atau menghilangkan kekurangan KPK tingkat negara bagian,” katanya.